Israel Umumkan Tender Pembangunan Pemukiman Baru di Tepi Barat

Israel dianggap tidak serius untuk berdamai dengan Palestina. Disatu sisi, PM Israel Ehud Olmert membicarakan masalah perdamaian dan pembentukan negara Palestina dengan Menlu AS Condoleezza Rice, disisi lain, pemerintah Palestina malah membuka tender bagi perluasan pemukiman warga Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, kementerian perumahan Israel mengumumkan tender pembangunan 44 rumah baru di pemukiman Maale Adumim, sebelah timur Yerusalem, di koran-koran yang terbit di Israel. Padahal pembangunan rumah baru tersebut melanggar butir-butir kesepakatan dalam Peta Jalan Damai yang memerintahkan agar Israel menghancurkan dan menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina. Dunia internasional juga menilai pembangunan pemukiman warga Israel di Tepi Barat-wilayah Palestina yang dikuasai Israel sejak 1967- adalah tindakan ilegal meski mendapat otorisasi dari pemerintah Israel.

AS yang menjadi salah satu anggota tim kwartet yang memediasi Peta Jalan Damai, lewat presidennya George W. Bush telah memberikan sinyal dukungan atas rencana pembangunan pemukiman itu. Dukungan tersebut tercermin dalam surat Bush pada mantan PM Israel Ariel Sharon pada tahun 2004 lalu.

Pengumuman tender pembangunan pemukiman baru warga Israel di Tepi Barat, dikecam organisasi perdamaian di Israel Peace Now. Juru bicara Peace Now, Yariv Oppenheimer pada AFP mengatakan, "Dihari yang sama ketika Olmert bertemu Rice, pemerintah Israel mengeluarkan pengumuman tender pertama untuk perluasan pemukiman pada tahun ini."

"Hal itu ibarat membuang ludah ke muka pemerintah Amerika, " tegas Oppenheimer.

Ia melanjutkan, "Ini adalah cara yang paling tepat untuk mengatakan pada pemerintah AS tentang hal yang sebenarnya-bahwa Israel tidak peduli atas komitmennya di bawah kesepakatan Peta Jalan Damai."

Dalam pertemuannya dengan Olmert, Menlu AS mendesak PM Israel itu untuk membantu Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam perjuangannya melawan pemerintahan Hamas. Rice juga meminta Olmert untuk memenuhi janjinya saat pertemuan formal pertama dengan Abbas pada 23 Desember lalu, untuk mencabut blokade di Tepi Barat dan mencairkan dana dari pendapatan pajak milik Palestina sebesar 100 juta dollar.

Selain bertemu Olmert, Rice juga bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas dan Raja Yordania, Raja Abdullah pada Minggu (14/1). Dalam pertemuan itu Rice menyatakan komitmen AS dalam proses perdamaian, namun ia tidak menjelaskan apa rencana AS selanjutnya dalam proses perdamaian itu.

Presiden Palestina menyatakan tidak berkenan dengan solusi yang bersifat sementara dan transisional, termasuk tawaran pembentukan negara Palestina dengan perbatasan-perbatasan sementara.

"Kami tidak percaya hal itu akan menjadi pilihan yang realistik, " kata Abbas.

Abbas menggarisbawahi pentingnya memobilisasi pihak-pihak di tingkat regional dan internasional untuk mencapai perdamaian yang abadi, sehingga wilayah Timur Tengah dan masyarakatnya bisa menikmati keamanan dan perdamaian. (ln/iol)