Mesir telah memulai pemungutan suara dalam sebuah referendum terkait tentang perubahan konstitusi negara yang diusulkan oleh dewan militer yang berkuasa untuk pertama kalinya sejak mundurnya Presiden Hosni Mubarak.
Sekitar 45 juta dari 80 juta orang Mesir yang berhak, memberikan suara dalam referendum sebagai bagaian dari rencana militer untuk transisi kekuasaan, bertujuan untuk memastikan pemilihan anggota parlemen dan presiden yang bebas dan adil akhir tahun ini, AFP melaporkan.
Pemungutan suara ini akan menjadi yang pertama di Mesir sejak revolusi rakyat yang berhasil memaksa mundur presiden Mubarak pada bulan Februari.
Jika disetujui, perubahan akan mengurangi batas masa jabatan presiden hanya 6-4 tahun, dan presiden juga harus menunjuk wakil dalam waktu 30 hari setelah terpilih.
Partai oposisi Mesir terorganisir, Ikhwanul Muslimin, telah menyuarakan dukungan untuk amandemen, tetapi beberapa tokoh seperti Mohamed ElBaradei telah mendesak Mesir untuk memberikan suara menentang perubahan konstitusional.
ElBaradei, mantan direktur Badan Energi Atom Internasional, mengatakan Jumat kemarin bahwa partai politik Mesir harus diberikan cukup waktu untuk mempelajari serangkaian proposal dan perubahan sebelum memulai setiap tindakan reformasi demokratis.
Dia juga berpendapat bahwa perubahan konstitusi hanya akan dipermainkan oleh sisa-sia rezim Mubarak.
"Kami bekerja untuk masyarakat multietnis yang toleran. Kita membutuhkan demokrasi berfungsi yang menjamin kebebasan beragama, berbicara dan hak orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat," kata ElBaradei.
Pada hari Jumat, ribuan demonstran Mesir menggelar unjuk rasa di ibukota Kairo, menyerukan untuk sebuah konstitusi baru dan peralihan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Demonstran mengatakan mereka skeptis tentang transisi cepat menuju demokrasi dan supremasi sipil dan mempertahankan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut sampai semua tuntutan mereka terpenuhi.
Mereka juga menyerukan pembubaran Partai Demokratik Nasional (NDP) dan menyerahkan semua aset partai kepada publik.
Para demonstran Mesir berpendapat bahwa semua tahanan politik harus dibebaskan dan investigasi diluncurkan kepada para pejabat yang bertanggung jawab atas kekerasan yang digunakan terhadap warga sipil.(fq/prtv)
