Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (30/09) menjadwalkan membahas rancangan resolusi bagi pemerintah Suriah, diantaranya tentang izin kedatangan lembaga kemanusian PBB untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Suriah.
Rancangan yang di usulkan oleh Valerie Amos Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, bertujuan untuk memungkinkan konvoi bantuan kemanusiaan masuk ke dalam Suriah melalui negara-negara tetangga, dan memaksa gencatan senjata kedua belah pihak untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusian ke daerah-daerah konflik.
Para delegasi Dewan keamanan PBB memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan akan menentang resolusi ini, karena ini berarti memperbolehkan penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang kini dikuasai oleh Pasukan Pejuang Oposisi.
Menanggapi draft resolusi ini, rezim Suriah menolak keputusan tersebut dan beralasan bahwa keputusan tersebut dapat menjadi jalan untuk memfasilitasi penyelundupan senjata ke tangan Pasukan Pejuang Suriah.
Luksemburg dan Australia yang memimpin Dewan Keamanan sampai akhir September nanti, menyatakan bahwa rancangan resolusi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang berjumlah 15 negara.
Dalam draft tersebut berbunyi “Dewan Keamanan PBB mengutuk meningkatnya tindak kekerasan di Suriah, yang menyebabkan lebih dari 100.000 orang meninggal dunia,” seperti yang dikutip Agence France.
Menurut perkiraan PBB , lebih dari dua puluh juta orang di Suriah memerlukan bantuan. Pemerintah Damaskus hanya mengizinkan 12 lembaga internasional melakukan kegiatan kemanusiaan di Suriah. (Aljazeera/Zhd)
