Adhie Massardi: Rizal Ramli Dicopot Jokowi Usai Serang Ahok Soal Reklamasi

Eramuslim.com – Ada kisah miris ketika tokoh nasional Rizal Ramli, sang humanis,  dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Rizal baru bekerja 11 bulan saat ditunjuk oleh Jokowi masuk kabinet kerja dalam reshuffle kabinet jilid I lalu. RR sendiri sedang menyiapkan gagasan, konsep dan strategi yang terbaik untuk memperjuangkan maslahat rakyat.

Pencopotan Rizal Ramli dilakukan di tengah isu penyegelan Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus ini, dia terlibat  polemik dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang tak terima dengan keputusan Rizal main setop proyek milik Agung Podomoro Land itu.

Rizal kerap terlibat polemik di media dengan Ahok karena RR ingin pembangunan jangan sampai merugikan masyarakat warga dan merusak lingkungan demi keuntungan pengusaha/pengembang sesaat.  Rizal Ramli berkata bahwa apa yang disuarakannya adalah soal kebijakan publik yang menyangkut nasib publik dan kepentingan publik, agar publik sadar bahwa ada bahaya dan masalah yang harus dipecahkan dengan memperhatikan  aspirasi dan pendapat publik karena menyangkut hak dan nasib mereka.

Ada cerita menarik di balik pencopotan Rizal Ramli oleh Jokowi. Kawan dekat Rizal, Adhie M Massardi, mengungkap detik-detik sebelum akhirnya Jokowi copot Rizal.

Pada Selasa (26/7) Rizal masih hadir sebagai bintang tamu di acara Indonesia Lawyers Club di TvOne. Di sana memang Rizal diundang untuk membahas tema siapa berwenang hentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Rizal pun tak henti-hentinya menyerang Ahok. Bahkan, dia mengatakan, Ahok tak semestinya menyeret nama Jokowi di kasus reklamasi ini.

“Dia seret kaki Menteri Siti, tapi kan enggak kena, sekarang dia seret kaki presiden. Jangalah presiden diseret-seret, kasihan presiden,” kata Rizal di acara diskusi tersebut.

Bahkan dalam acara itu Rizal Ramli dengan sangat lugas membongkar gaya Ahok yang mempraktikkan cara-cara orde baru dalam menggalang dana politik, dengan membuat dana off-budget, yang dulu dikenal sebagai ‘dana non-budgeter’ sebagaimana terjadi di Bulog (dan Pertamina), yang diberangus Rizal Ramli saat menjabat Kabulog (1999).