Karantina wilayah terlebih dulu sudah dilakukan Tegal, Tasikmalaya dan lain-lain. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga punya inisiatif serupa yaitu melakukan karantina wilayah di Jakarta, tapi sangat disesalkan, Luhut Binjar Panjaitan, sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan menolak kebijakan tersebut, padahal itu kebijakan terbaik dalam memutus rantai wabah virus corona.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu berubah-ubah dan tidak mengakomodir inisiatif daerah lanjut alumnus HMI ini, bisa menimbulkan daerah kehilangan kepercayaan pada Pemerintah Pusat, terlebih Pemerintah Pusat terlihat lambat dalam mengambil kebijakan strategis dalam penanganan covid-19.
Belum lagi, penanganan covid-19 ini di Pemerintah Pusat seperti tidak satu komando, ada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dipimpin Kepala BNPB, Doni Monardo. Disisi lain Luhut juga ditunjuk sebagai koordinator penanganan Covid-19.
“Kalau kita mencermati, dari periode pertama Pemerintahan Jokowi hingga saat ini, peran Luhut seperti disampaikan banyak pihak sudah seperti Perdana Menteri, bahkan ada yang menyebut Luhut, Pak Luhut ini bertindak seperti “the real President”, ini membuat sosok Luhut oleh sejumlah pengamat dan ekonomi dianggap berbahaya,” ucapnya.
“Karena peran Luhut kelihatan sangat begitu berkuasa di kabinet Jokowi, mengabaikan begitu banyak suara-suara publik yang mengingatkan perbaikan kebijakan diperiode kedua Jokowi termasuk kebijakan yang cepat dan kongkrit dalam penanganan wabah virus corona,” tambahnya.
“Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi, sementara urusan kemanusian cenderung diabaikan. Ditengah wabah corona, Luhut masih membolehkan tenaga kerja asing asal China masuk ke Indonesia, padahal wabah corona pertama kali muncul dari negeri tirai bambu itu. Inisiatif Karantina Wilayah yang rencana diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berakhir ditangan Luhut, ditolak, Luhut ini sudah seperti Menteri Segala Urusan atau Menteri Palugada, semua diurusnya ,”tuturnya.
Luhut sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan hingga kini tak melarang bus dari berbagai daerah masuk ke Jakarta, demikian pula bus dari Jakarta ke luar daerah juga tak dilarang, sehingga akan mempercepat laju penyebaran virus corona ke daerah.
“Harusnya Luhut sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan, sudah melarang bus dari daerah menuju ke Jakarta, segala jenis kendaraan dari Jakarta mesti dilarang ke luar daerah, kecuali yang membawa bahan kebutuhan pokok atau pangan, alat-alat kesehatan, dan energi atau minyak. Tapi itu dilakukan, Luhut juga masih membolehkan pemudik pulang kampung. Itu kan sama saja, membiarkan wabah virus corona terus menyebar dan membunuh rakyat Indonesia secara perlahan. Di kepala Luhut sepertinya hanya duit, duit dan duit. Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi dari pada kemanusian,” imbunya.
Semestinya, kata ia, pemerintah Indonesia belajar dari negara-negara yang juga diserang wabah virus corona seperti China, Italia, Iran, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, Ghana dan lain-lain. Pemimpin mereka lebih mengedepankan penyelamatan rakyat dari pada ekonominya.
“Seperti kata Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang yang meninggal tidak bisa dibangkitkan. Nah ekonomi itu bisa baik, kalau kesehatan masyarakat terjamin,” tambahnya.
Menurut Fauzi, Presiden Jokowi memiliki mandat dari rakyat Indonesia, seharusnya mengambil alih komando penangan wabah corona atau covid-19 di Indonesia. Para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya, bertugas membantu presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi mestinya mendengarkan aspirasi publik dan mengokomidir inisiatif berbagai Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah virus corona.
“Ada baiknya Presiden mendengarkan suara-sauara nurani rakyat dan juga mengakomodasi berbagai inisiatif Pemerintah Daerah, karena merekalah yang paling tahu apa yang terjadi di daerah masing-masing,” kata ia.(*glr)
