Masinton juga menyatakan telah mempelajari segala informasi yang ia terima sampai pada peruntukan anggaran sangat besar itu.
“Kemudian muncullah sinyalemen-sinyalemen tadi, tapi informasi ini juga berkorelasi dengan fakta di lapangan gitu,” jelasnya.
Menurut politisi PDIP ini, negara dalam hal ini pemerintah juga harus hadir dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat perilaku koruptif segelintir orang tersebut.
Untuk konteks kasus minyak goreng, Masinton berharap negara tegas dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) korporasi-korporasi besar yang terlibat skandal mafia minyak goreng.
“Di sini negara harus tegas. Gak boleh lagi lah digertak-gertak sama yang namanya segelintir besar perusahaan besar yang mengatur tadi. Cabut sajalah HGU-nya, itu tanah rakyat. Suruh kelola PTPN kita,” tegasnya.
“PTPN kita juga harus didesain masuk ke sektor hilir, jangan cuma ngekspor CPO saja PTPN kita. Ini sekarang terjadi negara dipermainkan segelintir perusahaan besar tadi,” sesalnya.
Untuk konteks kasus biodiesel yang tengah digarap KPK, Masinton Pasaribu juga menyoroti Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang adalah lembaga badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
