Eramuslim.com – Ahli Hukum dan Tata Negara, Refly Harun menyoroti sikap pemilik Grup Djarum, Budi Hrtono, yang mengirim surat ke Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan PSBB DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan.
Refly menilai bahwa sikap orang terkaya di Indonesia itu kurang patut dilakukan oleh seorang pebisnis kepada pejabat publik.
Menurut Refly, yang dilakukan Budi Hartono dengan mengirim surat ke presiden menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia.
“Kalau partisipasi masyarakat, semua orang boleh mengirimkan surat ke presiden karena bagian dari bentuk aspirasi, baik tulisan maupun video. Paling tidak itu diaspirasikan,” kata Refly dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (14/9/2020).
Namun, langkah mengirim surat itu dinilai tidak lazim jika dilakukan oleh seorang Budi Hartono.
“Tetapi kalau itu yang mengirim adalah orang terkaya Budi Hartono, kok bisa? Agak kurang lazim,” ujar Refly.
Ia lantas mencuriai ada hubungan tertentu antara Bos Djarum itu dengan Presiden Jokowi.
“Jangan-jangan berjasa banyak terhadap kemenangan Jokowi. Sebab mereka tidak sendirian, bisa bersama-sama rekan lainnya untuk mempengaruhi politik Indonesia,” tukas Refly.
“Makanya saya getol untuk menghapus presidential threshold di Indonesia, agar peran orang-orang berduit ini makin berkurang. Apalagi seperti yang disampaikan Mahfud MD di mana 92 persen Pilkada di-backup para cukong,” sambung Refly.
Refly menilai bahwa surat tersebut bisa saja memiliki kekuatan untuk memberi efek terhadap jalannya pemerintahan.
