Bahkan, Hasyim Muzadi menyebutkan bahwa pekerja outsourcing cukup banyak jumlahnya. Ditambah lagi dengan angka pengangguran yang luar biasa dan perputaran ekonomi yang hanya bergerak disegelintir kalangan.
“Ekonomi ini menyentral, sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia, ekonomi kuat asing,” paparnya.
Dalam proses memiskinkan rakyat dan negara lewat jual beli undang-undang, menurutnya, itu tidak terlepas dari paradigma politik liberal yang sudah meracuni para politisi yang ada di Indonesia.
“Politik ini diliberalkan begitu rupa. Sehingga pemimpin ini enggak sambung lagi dengan rakyat,” ucapnya.
Sehingga, jikalau proses pemilihan umum dilakukan secara demokratis, alias terbuka dengan keterlibatan masyarakat di dalam prosesnya, maka bukan tidak mungkin sosok politisi yang terpilih akan lupa dengan rakyat.
“Sehingga kalau sampean milih itu enggak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga enggak pernah ingat siapa yang milih. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini, segini,” bebernya.
Hasyim Muzadi pun menyampaikan alasannya, mengapa membawakan materi ceramah yang menyinggung perihal jual beli undang-undang dan dampaknya terhadap kemiskinan masyarakat.
Ia pun berujar, Indonesia sebagai negara yang melingkupi semua elemen masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan tingkatan sosial, seharusnya menjadi tempat berlindung manusia.
“Kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat (Indonesia) adalah tempat untuk berlindung umat ini semua. Lah kalau undang-undang di sini jebol, jebol, jebol, setiap hari? Kita ini kan seperti menahan banjir tapi di hilir, sementara hulunya terus ngirim banjir,” tuturnya.
