eramuslim.com – Indonesia, masuk dalam jajaran 10 besar negara yang memiliki utang terbesar mencapai USD 402,08 miliar atau setara dengan Rp5.589 triliun. Data Statistik Utang Internasional yang dipublikasikan Bank Dunia pada Senin (12/10/2020) menunjukkan, Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar dunia.
Bisa dibilang, utang Pemerintah terus bertambah dari masa ke masa. Mulai dari era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
Sudah sekitar tujuh kali pergantian presiden, nampaknya belum mampu mengantarkan Indonesia untuk keluar dari lilitan utang luar negeri. Masing-Masing presiden justru dinilai melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya.
Lantas, berapakah jumlah utang Indonesia dari masa ke masa? Berikut informasi selengkapnya melansir dari berbagai sumber:
Era Presiden Soekarno
Rupanya, Indonesia mulai terjerat utang luar negeri sejak negara ini baru berusia seumur jagung setelah merdeka. Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menuturkan, Indonesia sudah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1949.
Warisan utang dari pemerintah Hindia Belanda itu adalah salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, sebagai syarat kemerdekaan. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno juga pernah berutang ke negara lain. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, ia mewarisi utang sebesar USD 2,3 miliar atau sekitar Rp32 Triliun. Angka tersebut di luar dari utang Hindia Belanda yang sebesar USD 4 miliar atau sekitar Rp56 Triliun.
“Utamanya ke negara-negara blok timur, Uni Soviet dan sekutunya. Ada bantuan (utang) dari AS, tapi jumlahnya tidak lebih besar dari utang yang diperoleh dari Uni Soviet dan sekutunya,” tutur Dani.
Era Soeharto
Merdeka.com/Arie Basuki
Setelah pergantian presiden, Soekarno pun mewarisi utang pemerintah ke tangan Soeharto. Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran Rp 551,4 triliun. Sementara PDB saat itu di kisaran Rp 955,6 triliun.
Bedanya, Soeharto tidak memilih utang dari negara blok timur, tapi cenderung ke blok barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno , justru di re-schedule ulang oleh Soeharto pada 1964.
Selain mereschedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto , disebutkan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain-lain.
