Ia menyebutkan, kehadiran JakWIFI bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga bagian dari penyediaan infrastruktur kota dan perluasan akses internet untuk kebutuhan masyarakat yang melingkupi banyak sektor, dari pendidikan, ekonomi atau usaha, layanan pemerintah dan komunikasi warga.
“Ketika terjadi pandemi ini, begitu banyak dari kita yang harus mengubah pola belajar, pola kerja. Sesuatu yang biasanya dikerjakan jarak dekat, sekarang serba dikerjakan jarak jauh,” ucap Anies, Jumat (28/8).
Menurut dia, adanya pandemi Covid-19 justru lebih cepat membuat perubahan tumbuhnya kesadaran atas teknologi digital.
Diminta koordinasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkoordinasi apabila ingin melanjutkan program internet gratis yang dinamakan JakWIFI pada 2021. Hal itu karena program ini baru dimulai pada Agustus 2020.
Bahkan dalam persiapannya, Pemprov DKI harus menyiapkan infrastruktur penunjang. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan, masih terdapat lokasi yang lebih layak untuk program tersebut.
Akan tetapi, menurut Abdul Aziz, hal tersebut belum bisa dipenuhi. Menurut dia, DPRD DKI Jakarta menyadari waktu pelaksanaan program JakWIFI di 1.200 titik sangat singkat.
Selain itu, anggaran program ini bersumber dari belanja tak terduga. Untuk itu, apabila program ini tetap dilaksanakan, maka DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program.
“Apabila program JakWIFI tetap dilakukan, DPRD DKI Jakarta meminta agar pelaksanaannya dikoordinasikan dengan DPRD sebagai representasi masyarakat Jakarta,” kata Abdul Aziz saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).[rol]
