Eramuslim.com – Menjelang akhir tahun 2015, DPR mengakui baru merampungkan satu pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yakni, RUU tentang Penjaminan.
Ketidakseriusan pemerintah dalam menyiapkan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU, serta Surat Presiden (Surpres) menjadi kendala dari tersendatnya Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“RUU tahun ini yang berhasil dirampungkan hanya Undang-undang Penjaminan yang tinggal disahkan di rapat paripurna nanti,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo di DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Firman menuding, banyak hambatan yang membuat pembahasan RUU dalam Prolegnas menjadi tersendat, di antaranya ketidaksiapan NA dan draf RUU yang akan dibahas, sehingga Baleg tidak bisa harmonisasi RUU tersebut untuk diserahkan ke komisi atau Panja.
“Katanya Naskah Akademik dan draf RUU sudah siap, tapi sampai akhir tahun belum siap juga. Sehingga banyak RUU yang sampai akhir tahun belum banyak yang selesai,” ucap politikus Partai Golkar itu.
Anggota DPR menadapat gaji tinggi dengan berbagai fasilitas mewah, bahkan lebih mewah dibanding anggota parlemen dari Eropa sekalipun, tapi kerjanya nihil. Jika demikian, apakah tidak sebaiknya DPR dibubarkan saja, karena di Indonesia ini sudah kebanyakan undang-undang. Indonesia sudah tidak perlu lagi undang-undang ini dan itu. Yang dipelukan adalah pelaksanaan dan penegakan undang-undang itu sendiri. (ts/pm)
