Eramuslim.com – Istilah Begal Motor sudah menasional, namun sekarang ada istilah baru: Begal Politik. Apa itu? Politikus Gerindra punya kisah.
Terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yaosana Laoly, yang mengesahkan kubu Agung Laksono dalam kisruh Partai Golkar, mendapat sorotan tajam. Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Menteri Yasona Laoly sebagai begal politik.
“Sejak pertama menteri Hukum dan HAM ini telah salah mengambil keputusan terkait PPP. Sekarang Menkumham juga salah mempersepaikan hasil putusan Mahkamah Partai Golkar dengan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung Laksono, saya rasa Menkumham sudah seperti begal politik,” tandas Fadli.
Seperti diketahui, Mahkamah Partai Golkar mengembalikan sengketa Partai Golkar ke jalur hukum dan tidak mengambil keputusan apapun. “Ini menteri atau operator partai?”, pungkas Fadli.
Lebih lanjut politisi Gerindra itu juga mengatakan apakah keputusan yang diambil Menkumham ini telah diketahui dan disetujui Presiden, atau pesanan dari pihak tertentu. “Disini pemerintah juga berperan. Karena bukan hanya Menkumham, Pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam menentukan dimana Munas Golkar Kubu Ical boleh digelar, sehingga mempersulit pemberian izin,” jelasnya.
“Ini sudah layak DPR menggunakan hak angket DPR atas kesalahan- kesalahan yang telah dilakukan Menkumham. Kalau saya jadi Presidennya, ini Menteri yang pertama saya ganti,” jelasnya.(rz)
