“Sebagai perbandingan, pemerintah Filipina, misalnya, sudah membatalkan kebijakan visa on arrival bagi turis China sebagai bentuk antisipasi masuknya virus tersebut ke negaranya,” jelasnya.
Karena itu, ia menyarankan dua langkah yang harus segera dikerjakan Pemerintah. Pertama, pemerintah diimbau segera membentuk rantai komando khusus untuk mengawasi dan memitigasi wabah virus corona.
Ia mencontohkan di bidang perhubungan, pembatalan penerbangan dari dan ke Wuhan ternyata baru dilakukan terhitung mulai 28 Januari 2020 kemarin. Sedangkan kebijakan itupun bukan lahir dari Kementerian Perhubungan, melainkan oleh maskapai.
Ketua BKSAP DPR itu menambahkan, pembatalan itu terjadi karena ekses kebijakan isolasi yang dilakukan oleh Pemerintah China sendiri, bukan atas inisiatif dari otoritas berwenang di Indonesia. “Bagi saya, ini manajemen bencana yang buruk,” ungkapnya.
Kedua, pemerintah diminta untuk segera mengevakuasi serta menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berada di China, khususnya di wilayah endemik Wuhan. Sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat, atau Perancis, misalnya, segera memulangkan warga negaranya yang sedang ada di Cina.
“Kita juga membutuhkan tindakan responsif serupa,” ucap politikus Partai Gerindra tersebut.
Pemerintah harus bisa melobi pemerintah China agar WNI yang ada di Wuhan bisa dievakuasi ke tempat lain yang lebih aman. Selain upaya itu, pemerintah juga harus bisa menjamin keselamatan dan kebutuhan mereka terpenuhi.
“Jangan lupa, akibat kebijakan isolasi yang diterapkan pemerintah Cina, stok kebutuhan makanan, misalnya, pasti berkurang,” tuturnya. (kl/rol)
