Gatot juga sempat tidak yakin Moeldoko mau menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat yang ditetapkan oleh KLB di Deli Serdang pada 5 Maret. KLB itu disebut ilegal oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah pakar hukum.
“Bukan apa-apa hanya karena hampir saya tidak percaya bahwa akan kejadian dan beliau mau. Logika berpikir saya, saya tidak menduga. Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut membentuk saya,” kata Gatot.
“Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu,” lanjutnya.
Moeldoko belum memberikan pernyataan terkait apa yang dikatakan Gatot ini.
Salah satu inisiator KLB Demokrat, Darmizal mengaku tak ambil pusing dengan pernyataan Gatot. Dia memastikan Demokrat kubu KLB Deli Serdang tetap bekerja memperjuangkan partai.
“Seperti pepatah saja kami jalani, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi mau ngomong apa aja silakan. Selagi kami menjalankan koridor, aturan hukum, nilai-nilai, dan norma yang ada di negeri tercinta ini, show must go on,” kata Darmizal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).
Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu tak berkaitan dengan jabatan Moeldoko di KSP.
“Sudah masuk di ranah pribadi itu. Tidak ada hubungannya dengan KSP atau pemerintahan,” ujar Ngabalin
Diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret. KLB itu diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Moeldoko menerima kepercayaan yang diberikan oleh KLB. Sementara itu, Jhoni Allen Marbun didapuk sebagai sekjen, sementara Marzuki Alie dipercaya menjabat ketua dewan pembina.
Sementara itu, DPP Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Berdasarkan AD/ART, KLB seharusnya diinisiasi oleh DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi.
Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Partai Demokrat dan Indonesia berkabung lantaran demokrasi telah mati. Dia bicara demikian menyikapi gerakan yang ingin mengambilalih kepemimpinan DPP Demokrat. []
