“Dari sisi hotspot menurun karena ada hujan, sehingga sebagian titik api jadi asap. Makanya asap malah tambah banyak mengakibatkan kualitas udara juga turun [semakin buruk],” ujar Pelaksana tugas (plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo, Sabtu (21/9/2019).
Peningkatan kabut asap, jelas Agus, disebabkan menjalarnya titik kebakaran yang masih terjadi, khususnya di lahan gambut. Api pun masih menyebar dari lapisan bawah gambut.
“Susah dipadamkan,” tegasnya.
Kualitas udara memang berada pada tingkat “berbahaya” dalam beberapa hari belakangan. Salah satunya Palangkaraya. Berdasarkan data Air Visual, Kamis (19/9/2019) siang, Air Quality Index (AQI) polusi Palangkaraya berada di angka 1057. Kemudian, Jumat (20/9/2019) siang, berada pada angka 451. Dalam standar Air Visual, 301-500 ke atas berarti kondisi udara berbahaya.
Paru-Paru Warga Lebih Kotor daripada Sepatu Jokowi
Juru Kampanye Greenpeace Arie Rampos menegaskan, seharusnya Jokowi tak hanya berkunjung langsung memantau karhutla. Akan tetapi berani memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pembakar hutan.
“Ya kalau Jokowi ke sana hanya foto-foto ya, itu kemudian menyakiti korban-korban asap yang selamanya sudah terpapar,” ujar Arie.
Arie pun menyindir soal riuhnya komentar terkait sepatu kotor Jokowi. Menurutnya, paru-paru masyarakat jauh lebih kotor karena menghirup udara beracun dampak karhutla.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana paru-paru masyarakat yang hidup di sana menjadi kotor karena dia [Jokowi] tidak menangani kasus kebakaran hutan tersebut dengan tindakan yang serius,” tegasnya.
Menurut Arie, sejak kasus karhutla tahun 2015, tak ada saksi tegas, misalnya pencabutan izin dari pemerintah. Sehingga peristiwa serupa terus terulang secara rutin.
“Makanya pemerintah, seharusnya juga sejak dari 2015, sudah mempublikasikan perusahaan-perusahaan mana yang melakukan pembakaran dan publik juga. Jadi tahu siapa perusahaannya, termasuk, bagaimana progres penanganan dari kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya. [tto]
