Eramuslim.com – Pengamat politik Rocky Gerung ikut mengomentari polemik Habib Rizieq Shihab yang akan dijatuhi vonis pada sidang kasus swab test RS UMMI, Kamis (24/6/2021) mendatang.
Rocky Gerung mengatakan, dalam menganalisis kasus ini, fakta hukum tidak bisa dilepaskan dari latar belakang politik. Dia menduga ada tokoh utama yang punya dendam dengan Habib Rizieq.
“Kita selalu menganalisis fakta hukum dengan latar belakang politik. Khususnya pada tokoh oposisi. Tidak mungkin jaksa atau hakim lepas dari variabel politik,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Senin (21/6/2021).
Bukan tanpa sebab, Rocky Gerung berkata demikian karena menurutnya beberapa tahun belakangan tokoh kritis kerap dikaitkan dengan ketidaksukaan istana.
“Tetap kita di Indonesia 5-6 tahun terakhir semua kasus yang menyangkut tokoh kritis sering dikaitkan ketidaksukaan istana. Itu yang mesti kita awasi supaya tidak pengaruhi keputusan hakim,” ujarnya.
Rocky Gerung menganalisis, Habib Rizieq diuber-uber masalah. Apabila kasus sebelumnya tidak cukup kuat, maka seolah harus dihadirkan kasus lainnya.
“Kalau kasus sebelumnya soal kerumunan segala macam tidak cukup kuat, maka seolah harus dihadirkan kasus lain. Padahal ini rangkaian. Kita tahu Habib Rizieq Shihab diuber-uber,” terangnya.
Oleh sebab itu, Rocky Gerung menilai kekuasaan tengah mengintai kesalahan Habib Rizieq dan keputusannya akan tergantung pada konstelasi politik dua hari kedepan.
“Kalau konstelasi berubah, hakim melihat fakta-fakta lain yang memungkinkan, kebijakan hakim mengabaikan tuntutan politik. Kan hakim dibekali prinsip tidak boleh diganggu siapapun. Kalau rasa keadilan hakim melihat ini rentetan menjebak Habib Rizieq, maka dia bisa berbalik jadi bijak,” tukasnya.
Meski ada kemungkinan Habib Rizieq dibebaskan, Rocky Gerung tetap menilai ada berbagai pihak yang menuntutnya lagi. Namun dia mengingatkan bahwa hukum harus berlaku sama.
“Hukum harus berlaku sama. Nanti hakim bisa bikin poin baru. Bohongnya Habib Rizieq bisa berlaku pada peristiwa lain di mana pejabat bohong. Sembunyikan informasi kesehatan bisa dianggap bohong,” tegasnya.
