Eramuslim.com – Polemik Pengelolaan Sampah Bantar Gebang dianggap sekadar pencitraan dan upaya pengalihan isu Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama dari kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan APBDP DKI 2015 yang terindikasi korupsi.
“Ahok panik dengan kasus RSSW dan APBDP 2015,” kata Direktur Eksekutif Indonesia For Transparency and Accountability (INFRA) Agus A. Chairudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/11).
Tak hanya polemik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, sebut Chairudin, upaya pengalihan opini juga dilakukan Ahok dengan menyerang oknum BPK. Ahok menyebut BPK dendam kepada dirinya sehingga melancarkan serangan dengan cara menuduhnya bersalah dalam pengadaan lahan RSSW. Motif yang sama menurut Ahok, mendasari BPK menyerang adiknya yang juga Bupati Belitung Timur Basuri Tjahja Purnama.
“Upaya Ahok alihkan opini masyarakat atas kasus RSSW dan APBDP Tahun 2015 dengan polemik TPST Bantar Gebang gagal. Upaya terakhir Ahok dengan “jurus” menyerang oknum BPKP,” imbuh Agus.
Kegagalan Ahok mengalihkan opini dengan kasus TPST Bantar Gebang, dalam hemat Agus, terlihat dari adanya rencana perbaikan MoU antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi dan isu oknum DPRD Bekasi bermain dengan PT Godang Tua Jaya, tak lama setelah masalah TPST “dibunyikan” oleh Ahok.
”Sekarang Ahok berupaya mencari simpati masyarakat dengan mengungkap isu oknum BPKP dendam menyerang pribadi dan adiknya sebagai Bupati Belitung. Jika demikian kami mendorong BPKP dan BPK segera melakukan audit investigasi APBD Belitung Timur sejak Ahok menjabat Bupati Belitung serta kepemimpinan Basuri sebagai bupati,” saran Chairudin.
Di lain pihak, Chairudin mengatakan pihaknya memiliki bukti dokumen mengenai berbagai program bermasalah yang dijalankan Ahok saat menjabat Bupati Belitung Timur. Proyek-proyek tersebut yakni pembangunan tugu di perempatan kota Belitung yang terbengkalai selama tiga tahun. Pantai Burung Mandi yang tidak terurus sementara jalan menuju rumah keluarga Ahok yang lokasinya di sana tampak mulus. Kemudian juga indikasi KKN dalam pengadaan alkes dan pelanggaran pertambangan perusahaan milik Ahok di kawasan Hutan Lindung.
”Pertanyaannya, kenapa aparat penegak hukum menutup mata atas fakta-fakta dugaan KKN Ahok sejak menjabat Bupati Belitung dan Gubernur DKI. Ini menjadi tolok ukur kredibilitas dan integritas penegak hukum dalam memberantas KKN pejabat negara (Ahok). Dengan begitu publik tidak menganggap penegakan hukum dilakukan tebang pilih,” tukasnya.(ts/RMOL)
