Eramuslim – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menyarankan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menyiapkan data valid sebanyak mungkin jelang penyelenggaraan debat capres kedua 17 Februari mendatang.
“Kalau masing-masing capres tidak punya informasi valid dan komperhensif sebaiknya tidak disampaikan dalam forum debat. Nanti akan blunder lagi yang dia ucapkan,” ucap Nasir di Kompleks Parlemen, Kamis (31/1).
Pernyataan Nasir menyinggung ‘blunder’ yang dinilainya dilakukan Jokowi pada debat perdana, 17 Januari silam. Blunder tersebut, kata dia, ketika Jokowi menyoal banyaknya kader Partai Gerindra yang meloloskan banyak calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi.
Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (30/1) malam, data caleg mantan napi korupsi dari Partai Gerindra berjumlah enam orang. Sementara itu, Partai Golkar yang notabenenya mengusung Jokowi, dihuni delapan orang caleg mantan napi korupsi.
“Itu seperti orang bunuh diri. Jadi ingin menembak lawan tapi pelurunya mengenai diri sendiri. Sayangnya Pak Jokowi tidak membaca data. Partai pendukung Pak Jokowi ternyata punya caleg mantan tipikor yang enggak kalah banyaknya,” ucap Nasir.
Diketahui, enam caleg mantan napi korupsi dari Partai Gerindra adalah Mohamad Taufik, Herry Jones Johnny Kereh, Husen Kausaha, Ferizal, Mirrhammudin, dan Al Hajar Syahyan.
Sementara itu, delapan caleg mantan napi korupsi dari Partai Golkar ialah Hamid Usman, Desy Yusandi, Agus Mulyadi, Petrus Nauw, Heri Baelanu, Dede Widarso, Saiful T Lami, dan Edy Muklison.
