Isu tersebut pertama kali diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika berpidato di hadapan para purnawirawan TNI, beberapa waktu lalu. Gatot dalam pidatonya menyebut, nama Jokowi telah dicatut oleh pihak yang mengimpor senjata. Seketika ucapan Gatot menjadi perbincangan publik.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengklarifikasi pernyataan Gatot. Kata Wiranto, yang benar adalah pemesanan 500 pucuk senjata untuk keperluan Polri.
Sementara sejumlah politisi dan aktivis LSM menilai pernyataan Gatot sebagai langkah politik pribadi sang jenderal.
Gatot sendiri dalam pernyataannya merespons tudingan itu mengatakan bahwa sebagai Panglima TNI, dirinya tak lepas dari praktik politik. Bedanya, kata Gatot, politik yang dia lakukan adalah politik negara, bukan politik kekuasaan.
“Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya negara, bukan politik praktis. Saya akan menjalankan tugas saya secara konstitusi,” kata Gatot usai memimpin gladi resik puncak peringatan HUT TNI ke-72, Selasa (03/10).
Setuju Pak, TNI harus setia pada rakyat dan pemerintah yang sah. Rakyatnya ya rakyat Indonesia, dan pemerintah yang sahnya, pemerintah yang dilahirkan lewat proses pemilu yang adil tanpa kecurangan, yang bekerja demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, bukan kepentingan negara lain. Setuju kan? (kl/gr)
