Sebelumnya, politisi PKS yang juga anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto juga buka suara soal penunjukkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Menurut Mulyanto , langkah ini dapat membuka peluang politisasi terhadap riset.
“Kondisi ini, menurut saya, membuka lebar peluang politisasi riset,” kata Mulyanto dikutip dari JPNN.com, Rabu (13/10).
Wakil ketua Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa para ahli sudah meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kebijakan menjadikan anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN.
Meski demikian, masukan tersebut tampaknya tak dihiraukan oleh Presiden Jokowi.
“Menurut saya, pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” ungkap Mulyanto.(fajar)
