“Namanya evaluasi bagaimana yang terbaik bagi beliau. Kan beda pandangan. Sekarang kan saya bukan Panglima TNI. Hak prerogatif beliau dong,” ucapnya.
Tak lama setelah pensiun, nama Gatot kemudian disebut-sebut siap bertarung di Pilpres 2019. Bahkan ada sejumlah kelompok relawan dirinya di ajang pilpres lalu. Hanya saja, Gatot belum berhasil maju di Pilpres 2019.
Sejak saat itu, Gatot kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan belum lama ini, Gatot menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang disebut-sebut sebagai kelompok oposisi baru. Deklarasi KAMI sendiri menuai banyak kritik lantaran dilakukan saat pandemi virus Corona (COVID-19).
Terbaru, Gatot berbicara soal perintah menonton film ‘G30S/PKI’ beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.
“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.
“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” sebut Gatot.
Pernyataan Gatot ini telah dibantah pihak pemerintah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menepis pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengaitkan pergantian dirinya sebagai Panglima TNI dengan perintah menonton film G30S/PKI. Donny menilai pernyataan Gatot itu terlalu dibuat-buat.
“Tidak ada hubungan sama sekali, itu hubungan dibuat-buat halusinatif dan menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu, kita sekarang membutuhkan kebersamaan, membutuhkan solidaritas untuk sama-sama menyelesaikan krisis kesehatan dan perekonomian yang kita hadapi,” kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).(dtk)
