Kemudian Gatot juga memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30S/PKI pada 2017. Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI atas perintah Gatot saat itu memang menjadi polemik. Ada yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini.
“Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” kata Gatot saat itu.
Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. “Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali,” ucapnya.
Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah.
“Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, saat DPR sedang melakukan proses uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI baru, Gatot melakukan perombakan di TNI.
Ada 84 perwira yang dimutasi Gatot, jelang pencopotannya sebagai Panglima TNI. Beberapa pihak menilai Gatot tengah menaruh ‘orang-orangnya’ di posisi strategis di tubuh TNI. Rotasi 85 perwira TNI yang dilakukan Gatot tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017.
Mutasi jabatan 84 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
Edy mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edy saat itu diisi Mayjen TNI Sudirman, yang semula menjabat ASops KSAD.
Keputusan Gatot itu mendapat peringatan dari Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin. Komisi I bermitra dengan TNI, dan kala itu sedang menggelar uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI.
“Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta,” ujar TB Hasanuddin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.
Keputusan Gatot itu kemudian dianulir oleh Marsekal Hadi Tjahjanto begitu ia dilantik sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi membatalkan sebagian keputusan Gatot soal pemberhentian dan pengangkatan 84 perwira tinggi (pati) TNI.
Pembatalan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017.
Dalam surat keputusan itu disebutkan perubahan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantyo pada 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI atas nama 84 perwira tinggi TNI, termasuk Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.
