Eramuslim.com – Wacana masa jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode kembali mencuat. Setelah relawan menginginkan Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menjadi kepala negara di 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Saan Mustopa menegaskan, sampai saat ini tidak ada skenario untuk melakukan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang jabatan kepala negara yang disebut tukar guling dengan penambahan masa jabatan anggota legislatif.
“Sampai hari ini belum ada. Jadi tidak ada pembahasan terkait dengan soal penambahan apakah itu masa jabatan presiden, apakah itu terkait dengan masa jabatan di legislatif,” ujar Saan kepada wartawan, Rabu (23/6).
Saan juga menegaskan, sampai saat ini juga belum ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan amandemen UUD 1945 penambahan masa jabatan kepala negara tersebut.
“Semuanya sampai hari ini kita tetap ingin bahwa semua proses periodisasi di pemerintahan maupun di legislatif itu normal saja seperti hari ini,” katanya.
Bahkan, Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga menuturkan partai-partai koalisi juga sampai dengan saat ini belum ada yang mengusulkan dan melakukan pembahasan mengenai penambahan jabatan kepala negara tersebut.
“Sama sekali di koalisi tidak pernah membicarakan soal itu,” ungkapnya.
