Jika negara mengetahui apa saja penyebab aksi teror seharusnya ditanggulangi. Misalnya keterbelahan identitas, ketimpangan ekonomi, kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa.
“Harusnya negara menyediakan itu, tapi kan negara represif terus,” ujarnya.
Kemudian, keterlibatan negara secara tak langsung dalam aksi teror ialah peristiwa teror yang kerap dijadikan panggung oleh pejabat-pejabat terkait.
“Setiap ada bom, siapa pejabat yang gak ke situ. Sudah seperti catwalk, semua datang,” imbuhnya.
Haris menambahkan, pola penegakan hukum cenderung represif dan keras terhadap para pelaku teror. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum dalam kasus-kasus lainya.
Sebelumnya, merespons aksi teror yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Busyro Muqoddas angkat bicara. Dia khawatir di balik teror tersebut aktornya justru adalah negara, seperti di zaman orde baru dahulu.
Dia menjelaskan, di masa reformasi gerakan teror itu dimulai sejak 2001. Hingga sekarang tahun 2019 mengapa teror tersebut masih muncul di momen-momen tertentu seperti pemilu, akhir tahun, dan event politik lainnya.
“Apakah ini pertanda bahwa, bukan karena badan intelijen itu gagal dalam melakukan pencegahan dini. Tetapi menariknya, jangan-jangan ada desain sebagaimana era orde baru,” ujar Busyro.[psid]
