Eramuslim – Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menegaskan harus adanya evaluasi menyeluruh ke beberapa lembaga setelah kasus teror akhir-akhir ini. Salah satu yang harus mendapat evaluasi adalah BNPT dengan program deradikalisasinya.
“BIN itu juga harus dievaluasi. Dan ada semacam peningkatan radikalisme di dalam pelaku kalau memang itu benar, ibu, anak keluarga. Maka ada pertanyaan apakah deradikalisasi itu cukup berhasil? Yang menjalankan deradikalisasi adalah BNPT,” katanya kepada Kiblat.net di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (17/05).
“Termasuk dana BNPT (dievaluasi.red), bukan hanya dalam urusan penegakan hukum dan deradikalisasi,” sambungnya.
Saya, kata dia, bukan mau menyalahkan institusi Polri, TNI, BIN, tapi memang keseluruhan lembaga itu harus dievaluasi. Menurutnya, dengan evaluasi bisa saling mengisi antar lembaga.
“Kalau terus menerus meminta menambah kewenangan, saya khawatir keperluan untuk melihat ke dalam, kesempatan evaluasi menjadi hilang,” tegas Usman.
Ia menilai, DPR bisa menggunakan fungsinya untuk mengontrol lembaga-lembaga tersebut. Baik itu Komisi III terkait dengan lembaga penegakan hukum, atau Komisi I terkait dengan peranan TNI.
“Keduanya ini bisa membentuk sub-komite yang terdiri dari dua komisi ini untuk mengawasi operasi pemberantasan terorisme secara lebih dekat,” tandasnya. (Ki)
