Karenanya musyawarah Wali Amanah memutuskan, pertama, DPP PBB tidak merespons masukan dari Wali Amanah, sesuai dengan poin 4 hasil musyawarah Wali Amanah tanggal 27 Juli 2019). Maka Wali Amanah melepaskan diri dan menyatakan tidak ada kaitannya lagi dengan PBB, baik secara historis, ideologis maupun organisasi.
“Kedua, Wali Amanah menyatakan bahwa PBB bukan lagi partai penerus tradisi dan perjuangan politik Masyumi dan karena itu pula Wali Amanah tidak akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PBB lagi,” ujarnya.
Ketiga, sebagai wujud wadah perjuangan politik penerus cita cita perjuangan Partai Masyumi, maka ormas-ormas Wali Amanah PBB dan ormas-ormas Islam lain di luar Wali Amanah PBB bersama ulama dan tokoh ummat yang sevisi dengan Wali Amanah PBB untuk mengkaji model perjuangan yang akan dilakukan. Hal itu untuk meneruskan cita-cita perjuangan Partai Masyumi.
Keempat, Wali Amanah PBB membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU–PPII) dengan komposisi sementara KH Ahmad Cholil Ridwan sebagai ketua koordinator, Dr Masri Sitanggang sebagai wakil ketua koordinator, dan Taufik Hidayat sebagai Sekretaris.
“Tiga nama tersebut akan melakukan koordinasi secara intensif untuk bersilaturahim dan mengajak ormas ormas Islam, tokoh dan ulama untuk bersama sama di dalam struktur BPU-PPII,” katanya.
Kelima, memberikan mandat kepada Masri Sitanggang untuk membentuk kepanitiaan khusus dalam hal penyiapan teknis untuk memudahkan kerja BPU-PPII.
Dalam pertemuan tersebut hadir oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Mohammad Siddik, perwakilan dari Hidayatullah, Persis, PUI, BKsPPI dan LPPI, serta para ulama dan tokoh-tokoh ummat – yang dikoordinasi oleh KH. Ahmad Cholil Ridwan dan Taufik Hidayat. Pertemuan menghasilkan beberapa keputusan yang disampaikan langsung kepada MS Ka’ban sebagai Ketua Majelis Syuro PBB. [ns]
