Berita Nasional

Menurut Soeripto anggota tim investigasi, agenda pertemuan untuk membicarakan perbandingan data hasil temuan tim investigasi saat melakukan pemantauan kegiatan import beras ke Vietnam, dengan data yang dimiliki oleh Bulog. "Perbedaan data masih akan dibahas secara mendalam, " katanya.

"Rendahnya investasi dibidang perikanan disebabkan tidak tercatatnya investasi tersebut dalam industri pengolahan, selain itu sumber daya kelautan belum banyak digali, bahkan sumber daya perikanan lebih banyak dinikmati pihak asing, ‘" jelasnya disela-sela paparan ekonomi politik di Gedung CIDES Jakarta, rabu (15/02).

Anggota Komisi II FPKS Jazuli Juwaini menilai kedatangan tiga pengemplang triliunan uang Negara ke Istana Negara patut dipertanyakan. "Apa urgensinya atau keuntungannya dari kedatangan tiga orang tersebut. Apa tidak ada jalan lain selain datang ke Istana," katanya di gedung MPR/DPR, Selasa (14/2).

Ia mempertanyakan, apakah ucapan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut merupakan pernyataan pribadi, atau dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pemerintah. Ia mendesak Menteri Agama untuk mencabut ucapannya dan meminta maaf, sebab pernyataannya itu telah mempekeruh suasana.

Gerakan Nasional Anti Terorisme (GNAT) dan Forum Dialog Lintas Agama (FDLA)menyampaikan memorandum kepada PBB melalui kantor perwakilannya di Jakarta, terkait kasus pemuatan karikatur Nabi Muhammad saw di media massa barat.

"Apa urgensinya atau keuntungannya dari kedatangan tiga orang tersebut. Apa tidak ada jalan lain selain datang ke Istana," katanyapada pers, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/2).

Rapat paripurna DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) RUU Pemerintahan Aceh yang terdiri dari 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Namun demikian, pembahasan RUU diduga bakal alot akibat penolakan Fraksi PDIP dalam pembahasan RUU tersebut, sebelum pemerintah menjelaskan mengenai MoU RI – GAM yang ditandatangani di Helsinki Agustus 2005 lalu.

Himbauan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama HM. Maftuh Basyuni agar aliran Ahmadiyah menjadi agama baru ditanggapi berbeda-beda oleh masyarakat. Kalangan DPR dan DPD RI sendiri ada yang pro dan kontra merespon pernyataan Menag RI tersebut.

Kriminolog UI, TB. Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan, agak sulit untuk menentukan kualifikasi batasan pornografi dan pornoaksi dalam RUU yang sedang dibahas oleh DPR, sebab masyarakat mempunyai sudut pandang dan parameter yang berbeda dalam memandang pornografi dan pornoaksi.

Sekitar dua ratus orang, yang tergabung dalam Pengurus Pusat Pemuda dan Mahasiswa Persatuan Islam (PERSIS) wilayah DKI Jakarta dan Bandung, melakukan aksi demontrasi di depan Gedung DPR RI Jakarta,Selasa (14/02), menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.