Alfons berkata salah satu kemungkinan bocornya data Denny berasal dari penyedia layanan, yakni ketika operator memberikan akses datanya dalam bentuk API kepada penyedia layanan. Oleh karena itu, dia mengingatkan operator dan pengelola data untuk bekerja keras menjaga agar hanya data yang relevan yang bisa diakses.
“Kalau perlu datanya tidak bisa dibaca (dienkripsi) dan hanya bisa diakses dalam bentuk persetujuan [yes] or [no] saja,” ujar Alfons.
Selain pengelola data, Alfons juga menyinggung kemampuan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam menjaga kemanan data masyarakat. Dia menilai langkah pembatasan akses perlu dilakukan agar kebocoran dan jual beli data tidak terjadi.
“Kalau datanya di bagian akhir dienkripsi maka data tersebut tidak bisa diperjualbelikan dan bisa menekan eksploitasi data dengan signifikan,” ujarnya.
Terkait kejadian kebocoran dan penucrian data, Alfons meminta pihak berwenang mengusut dengan tuntas dan memberikan hukuman seberat-beratnya, khususnya kepada penjual data penting seperti data kependudukan dan data krusial lainnya.
Sedangkan pemilik data, dia meminta menjaga data di end-user dengan mengenkripsi agar ketika datanya disalin sekalipun tetap tidak terbaca.
“Dan API yang diberikan hanya dalam bentuk lain, apakah persetujuan [yes] or [no] atau dalam format yang berbeda,” ujar Alfons.
Lebih dari itu, dia menegaskan data kependudukan memiliki posisi sentral. Dia berkata pemilik data tidak bisa berbuat ketika dibocorkan dan data tersebut tidak mungkin dirubah semudah merubah nomor telepon atau ganti nomor ponsel yang bocor.
“Jadi pelanggaran eksploitasi data kependudukan harus dianggap sebagai pelanggaran paling serius dan mendapatkan hukuman tinggi. Kalau tidak dilakukan maka tidak ada efek jera,” ujarnya.
Manager Media Relation Telkomsel, Kurnia Purwanto yang dihubungi mengaku akan memberi tanggapan dalam waktu dekat terkait dugaan kebocoran data Denny Siregar.
“Kami sedang koordinasikan dulu ya untuk tanggapan resminya,” ucap pria karib disapa Ipung itu. (*)
