eramuslim.com – Imam Shamsi Ali memberikan tanggapannya terkait Indonesia yang masuk dalam tujuh negara yang dianggap memprihatinkan menurut PBB.
Dalam rilis PBB tersebut, Pilpres yang baru saja digelar di Indonesia menjadi sorotan atas banyaknya dugaan kecurangan.
Menyikapi hal tersebut, Imam Shamsi Ali mengungkapkan rasa kasihannya terhadap Indonesia.
Ia menyayangkan bahwa Indonesia disorot oleh dunia karena sisi gelapnya, bukan atas prestasi yang telah diukirnya.
“Kasihan saja Indonesia. Jadi sorotan dunia,” kata Shamsi Ali dalam keterangannya di aplikasi X @ShamsiAli2 (29/3/2024).
Sebelumnya, Komite HAM PBB baru-baru ini mengungkapkan temuan terbarunya untuk 7 negara, di antaranya Chile, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.
Salah satu negara yang mendapat sorotan adalah Indonesia.
PBB mengungkapkan penyesalannya atas kurangnya informasi mengenai enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap orang Papua dan kasus-kasus lainnya.
Beberapa di antaranya termasuk pembebasan pensiunan mayor militer Isak Sattu serta investigasi atas pelanggaran di masa lalu.
Laporan PBB ini meminta Indonesia untuk memperkuat upaya mengakhiri impunitas dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.
Komite merekomendasikan agar Indonesia menjamin independensi mekanisme akuntabilitas yudisial dan non-yudisial, menyelidiki semua pelanggaran.
Termasuk memberikan reparasi penuh kepada para korban, dan memastikan bahwa lembaga penegak hukum menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Selain itu, PBB juga menyampaikan kekhawatirannya atas tuduhan adanya pengaruh yang negatif terhadap Pemilu 2024, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat dan menguntungkan putra Presiden RI Jokowi.
Komite merasa terganggu dengan pelecehan, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi.
Dalam hal ini, PBB mendesak Indonesia untuk menjamin pemilu yang bebas dan transparan, menjamin independensi komisi pemilu, merevisi ketentuan hukum yang membatasi, memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses, dan mencegah pengaruh yang tidak semestinya dari pejabat tinggi.
Temuan terbaru ini juga menyoroti kurangnya informasi mengenai enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap orang Papua dan kasus-kasus lainnya.
Beberapa di antaranya termasuk pembebasan pensiunan mayor militer Isak Sattu serta investigasi atas pelanggaran di masa lalu.
(Sumber: Fajar)
