Eramuslim – Pemerintah didesak untuk meminta maaf atas banyaknya korban dalam proses pemilihan umum (Pemilu) 2019. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi konsep Pemilu serentak.
Demikian disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Harijanti, saat mengisi Seminar Nasional Evaluasi Pemilu Serentak 2019, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Selasa (30/4).
“Berani tidak kita mengatakan, kita meminta maaf, Pemerintah meminta maaf secara resmi karena sudah begitu banyak jatuh korban dan Pemerintah mengakui, negara mengakui bahwa sistem serentak ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ucap Prof. Susi kepada peserta seminar nasional.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu bukan hanya dilihat dari segi efisiensi saja, namun juga sarana untuk memenuhi hak asasi manusia.
“Bukan hanya sekedar tercapai atau tidak, efisiensi itu tercapai atau tidak. Bukan hanya semata-mata persoalan materi, bukan hanya semata-semata persoalan sistem presidensil itu akan diperkuat, tetapi yang harus kita kedepankan adalah Pemilu itu adalah sarana demokrasi, Pemilu itu adalah sarana untuk memenuhi hak asasi manusia,” tegas Prof Susi.
Pemilu 2019 ini, imbuh Prof Susi merupakan fungsi peralihan jabatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya bukan hanya pemenuhan kekuasaan.
“Meskipun ada fungsi lain peralihan dan pengisian jabatan negara. Tapi jangan lupa bahwa pengisian jabatan-jabatan negara itu dalam rangka apa, dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat, bukan dalam rangka pemenuhan kekuasaan,” kata Prof Susi. (rmol)
