“Kalau pakainya pelat, berarti ada lebar tertentu yang harus diamankan dari dasar pondasinya,” kata Toha.
Toha menjelaskan, sejatinya sumur resapan di bawah bangunan bukan kali ini saja dilakukan. Beberapa bangunan di Jakarta diyakini memiliki sumur resapan di bawahnya.
Kondisi itu tidak aneh. Sumur resapan di bawah bangunan kebanyakan memiliki jalur air untuk menampung air agar meresap ke dalam tanah.
Dalam konteks sumur resapan di bawah jembatan tol, Toha mengatakan harus ada saluran air yang mengarah ke sumur resapan tersebut.
“Harus dibuat saluran penunjang supaya air masuk ke jalur tersebut, itu juga ada hitungannya kapasitas sumurnya berapa, salurannya juga harus dibuat seperti apa, jangan terlalu besar tapi sumurnya sempit jadi overflow,” jelasnya.
Dibanding membuat sumur resapan di kolong jembatan tol, sebaiknya Pemprov DKI memanfaatkan lahan menganggur itu sebagai ruang hijau. Selain memiliki fungsi yang sama, menampung air, ruang hijau menambah estetika konstruksi dibanding sumur resapan.
“Masalahnya karena itu di daerah Cempaka Putih air tanahnya juga sudah jenuh. Jadi untuk daerah Jakarta Pusat ke Utara atau ke Timur itu sudah jenuh jadi kalau untuk sumur resapan itu enggak terlalu efektif,” pungkasnya.
Pemprov DKI Jakarta melaporkan hingga kini pihaknya telah membangun 3.964 sumur resapan yang masih jauh di bawah kebutuhan akan sumur resapan di DKI sebanyak 1,8 juta.
Namun, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat mengatakan 1,8 juta sumur resapan itu bukanlah target satu periode kepemimpinan.
Riza mengatakan program sumur resapan itu merupakan proyek jangka panjang karena pembuatannya memerlukan waktu.
“Sekarang ada 3.964 (sumur resapan yang sudah dibuat). Pertama, perlu kami jelaskan kembali, yang dimaksud Pak Gubernur 1,8 juta itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun, tidak mungkin, itu kebutuhan Jakarta,” ujar Riza, Rabu (24/2).[merdeka.com]
