eramuslim.com — Pengamat politik dan Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, kembali menyoroti peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024.
Henri menegaskan bahwa Jokowi telah mempertahankan netralitasnya tanpa melakukan intervensi atau cawe-cawe dalam proses politik.
“Jokowi itu tidak cawe-cawe. Jokowi itu netral,” ujar Henri dalam keterangannya di aplikasi X @henrysubiakto (1/5/2024).
Dalam pandangannya, Henri menekankan bahwa Jokowi tidak terbukti menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu kandidat, sebagaimana yang dinyatakan oleh para hakim konstitusi dalam putusan terbaru di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jokowi itu tidak terbukti menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan 02. Itu keyakinan para hakim konstitusi yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara minggu lalu di MK,” sebutnya.
Menurutnya, keyakinan hakim konstitusi menjadi dasar penting dalam memutuskan perkara politik yang kompleks.
Namun, Henri mencatat sebuah fakta menarik yang diungkapkan oleh Prabowo dalam pidatonya belakangan ini.
Prabowo mengakui bahwa dirinya telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi untuk menjadi pengganti.
“Anehnya pak Prabowo dalam pidatonya ini, malah mengakui bahwa dirinya itu sudah dipersiapkan secara sungguh sungguh oleh Presiden Jokowi untuk menjadi pengganti,” ucapnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki peran yang cukup signifikan dalam dinamika politik pasca-Pilpres 2019.
Dalam pidatonya, Prabowo bahkan menjelaskan bahwa Jokowi merupakan sosok yang sangat teliti dalam persiapannya.
“Dan presiden Jokowi menurut pak Prabowo adalah orang yang sangat teliti,” imbuhnya.
Henri menyatakan bahwa pernyataan ini memunculkan pertanyaan baru mengenai keterlibatan Jokowi dalam politik pasca-Pilpres.
“Dalam hal ini saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan pak Prabowo itu adalah pernyataan yang jujur, tidak bohong,” Henri menuturkan.
Meskipun Henri menyatakan lebih percaya pada apa yang disampaikan oleh Prabowo, ia juga menegaskan pentingnya para hakim konstitusi sebagai penentu dalam kasus-kasus politik yang kompleks.
“Kalau kemudian para hakim MK berbeda pemahaman atau berbeda pandangan dengan yang disampaikan pak Prabowo, ya itulah kualitas para Hakim Konstitusi kita yang sangat mulia,” tandasnya.
Dia menekankan pentingnya menerima realitas putusan MK, meskipun hal tersebut mungkin tidak selalu sejalan dengan pandangan para pihak.
Dengan blak-blakan, Henri mengingatkan bahwa semua pihak harus menerima apa adanya, dan fakta-fakta yang terungkap dari dunia hukum Indonesia menjadi cerminan dari kualitas sistem peradilan di negara ini.
“Itulah fakta yang nampak dari dunia hukum Indonesia tercinta. Semua harus kita terima apa adanya,” kuncinya.
(sumber: fajar)
