Eramuslim.com – Boemipoetra atau Priboemi harus mendapat tempat yang layak baik di daerah maupun di pusat. Boemipoetra adalah pemilik sah negeri ini.
Penegasan ini disampaikan Ketua Pelaksana Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Max Sopacua dalam pembukaan Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia bertajuk “Kembalikan Hak-hak Boemipoetra: Jadilah Tuan di Negeri Sendiri” di Hotel Alia, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).
Tokoh yang hadir dalam pembukaan kongres itu di antaranya inisiator Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia MS Kaban, Hatta Taliwang, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan KeamananTedjo Edhy Purdijatno mantan Ketua KPK RI Taufiqurrahman Ruki, dan akademisi Prof. Dr. Achmad Mubarok.
Peserta kongres yang berlangsung dari 28 – 31 Maret 2019 ini melibatkan 34 provinsi yang mengirimkan masing masing lima orang ditambah keterlibatan 15 raja dan sultan dari Aceh hingga Papua.
Terkait kongres yang diselenggarakan hanya beberapa hari menjelang Pilpres 2019, Max Sopacua, menjamin Boemipoetra tetap independen.
“Boemipoetra tidak berpolitik praktis. Politik kami adalah politik kenegaraan,” kata Max Sopacua.
“Siapa pun nanti yang berkuasa Boemipoetra harus mendapat tempat yang layak dalam pemerintahan,” tambah politisi Partai Demokrat ini.
Menurut Max Sopacua, kini saatnya Boemipoetra bangkit. Tidak harus takut menggunakan istilah Boemipoetra dan Priboemi.
“Karena itu kita menuntut kepada pemerintah untuk segera mencaput Inpres yang melarang penyebutan istilah Priboemi. Padahal Priboemi ini diakui PBB dan Unesco,” tegasnya.
MS Kaban juga menekankan Boemipoetra dan Priboemi adalah sama. Lebih dari itu, Kaban yang juga politisi senior Partai Bulan Bintang ini mengajak para raja dan juga sultan serta para Priboemi untuk terus mendorong agar MPR mengembalikan istilah ‘orang Indonesia asli’ dalam UUD 1945.
“Boemiputra sebagai pendiri republik ini. Pemilik sah negara ini jangan lengah dan jangan sampai ada langkah terselubung yang ingin menguasai negara ini,” ujarnya.
Indonesia telah merdeka 74 tahun tetapi pemindahan kekuasaan tidak pernah tuntas. “Banyak tokoh, suku-suku dan raja-raja yang mendukung kemerdekaan. Tetapi setelah merdeka pemindahan kekuasaan belum diselesaikan secara institusional,” kata Kaban.
Sebelum kongres di Jakarta, Boemipoetra juga sebelumnya telah melakukan prakongres masing-masing di Makassar, Yogyakarta, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Surabaya. [vva]
