Eramuslim.com – Banyaknya jabatan yang diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan selain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dianggap sebagai satu sikap tidak tegas dari Presiden Joko Widodo.
Demikian pendapat Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, terkait penambahan jabatan untuk Luhut yang jumlahnya kini sudah sebanyak 10 jabatan selama Jokowi memerintah.
Rico menjelaskan, Luhut yang belakangan sebagai aktor penggubris isu penundaan pemilu dan juga isu 3 periode terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi dari Presiden Jokowi.
Sebabnya, dia tidak melihat tindakan tegas dari Jokowi terhadap Luhut yang telah membuat kontroversi penundaan pemilu dan 3 periode di masyarakat, sampai-sampai terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2024 lalu.
“Aksi tunda pemilu dan 3 periode terjadi secara gradual, dengan salah satu puncaknya adalah statement Pak Luhut,” ujar Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/4).
