“Mestinya dipertahankan, ini kan kayak skripsi, masa diganggu sedikit oleh penguji kemudian ditulis ulang,” katanya.
Menurut analisis Rocky, buzzer-buzzer yang biasa digunakan pemerintah belum bekerja tetapi presiden sudah mencabut lampiran Perpres tersebut.
“Buzzer disebar dulu untuk membela kebijakan presiden, kalau buzzer keok baru diambil alih presiden. Ini sayang, buzzer-nya untuk apa?,” ujarnya.
Di sisi lain, Rocky Gerung juga meminta Presiden Jokowi jangan hanya mencabut lampiran Perpres 10 tahun 2021 saja.Payung hukum yang mendasari lahirnya aturan itu, yakni UU Cipta Kerja atau Omnibus Law seharusnya dicabut juga.
“Itu hanya daunnya yang dipangkas, mestinya akarnya UU Omnibus Law yang semangatnya sama memberi peluang korporasi melakukan eksploitasi sumber daya alam kita, dicabut,” ucapnya.
Dia mengingatkan masyarakat bahwa pembukaan izin investasi minuman keras itu soal kecil, ada masalah yang lebih besar lagi.
Yakni tentang Perpres yang akan mem-backup hak korporasi untuk menguras sumber daya alam.
“Itu akan dipermudah karena ini kan satu paket, makanya sekalian saja dibatalkan UU omnibus law daripada harus membatalkan perpres-perpres lainnya yang akan muncul, kalau menghilangkan lampiran itu hal teknis biasa,” tandas Rocky Gerung. [fajar]
