Kebijakan pemerintah pusat adalah kebijakan presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas atau pelaksanaan dari instruksi presiden.
Bila perda itu masih bertentangan dengan rambu-rambu di atas, bisa dicabut oleh pemerintah pusat.
Istilah ‘Perda Syariah’ ramai diperbincangkan dalam kampanye 2019. Kala itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie melontarkan ‘serangan’ bertubi-tubi ke parpol nasionalis, bahkan yang sama-sama pro-Jokowi.
Grace mengungkap satu demi satu ‘dosa’ partai nasionalis. Pertama, ia mempertanyakan ada partai nasionalis yang diam-diam mendukung Perda Syariah. Ia juga mempertanyakan sikap partai politik terhadap kasus Meliana di Tanjung Balai.
“Ke mana kalian–partai nasionalis–pada September 2018 ketika Ibu Meliana, korban persekusi yang rumahnya dibakar pada saat dia dan anak-anaknya ada di dalamnya, justru divonis bersalah penjara dua tahun oleh pengadilan,” ujar Grace seraya mengungkap upaya PSI melindungi Meliana.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menganggap PSI sebagai partai ‘odong-odong’ sehingga tidak perlu ditanggapi. (dtk)
