“Contoh kasus Ahok. Masyarakat mungkin mengakui kinerjanya bagus, tetapi mereka tidak mau karena ada politik identitas itu,” ujarnya.
Menurut Saiful, semua itu terjadi karena Presiden Jokowi lebih fokus ke aspek pembangunan ekonomi, bukan demokrasi. Oleh karenanya, hal-hal yang menghambat pembangunan ekonomi akan diabaikan atau dilangkahi.
Kondisi itu juga diperkuat dengan minimnya kritik dari kubu oposisi. Hal itu membuat check and balances menjadi berkurang. Tidak seperti saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden selama dua periode.
“Bersyukur di masa SBY jadi Presiden punya oposisi kuat waktu itu, ada PDIP. Mayoritas anggota koalisi mendukung pemerintah tapi ada kekuatan yang cukup signifikan dari Hanura, PDIP, Gerindra. Kalau sekarang cuma ada 18 persen oposisi.”
Saiful mengamini bahwa masih ada partai yang berada di luar pemerintah, yakni PKS dan Demokrat. Akan tetapi, menurutnya masih kurang optimal dalam menciptakan check and balance.
“Hanya PKS yang terang-terangan jadi oposisi dan Demokrat yang jadi oposisi moderat. Check dan balances semakin melemah. Kalau Prabowo dilepas, tidak masuk kabinet sebenarnya akan jadi oposisi. Tapi ada kekhawatiran dapat mengganggu stabilitas,” ungkap Saiful. (*)
