Meskipun banyak kendalanya, Gubernur DKI praktis atau de facto telah menjadi leader dalam penanganan Virus Corona di Indonesia.
Anies terus berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk melindungi masyarakat DKI, meski sering “digembosi” oleh kebijakan Pemerintah Pusat.
Terasa sekali ada nuansa persaingan atau permusuhan terhadap Anies.
Kebijakan kebijakan Gub DKI dalam menghadapi wabah Covid-19 semakin menginspirasi Pemda2 yang lain.
Bahkan to some extent diikuti pula oleh Pemerintah Pusat yang maju mundur menyerahkan urusan Covid-19 ini kepada masing masing Pemda.
Pemerintah Pusat selama ini terkesan lamban, inkonsisten dan berantakan dalam merumuskan kordinasi di pusat sendiri maupun dengan pemda.
Pemda-Pemda semakin tidak sabar dan nekad berjalan sendiri tanpa izin Pusat. Pusat mulai kehilangan wibawanya. Intinya ada tarik ulur Pusat dan Daerah, semacam perebutan wewenang dan adu kekuasaan.
Memang ada yang menduga bahwa ini adalah taktik atau kesempatan bagi Pemerintah Pusat untuk cuci tangan atau berkelit daripada gagal dan menerima kecaman atau cemooh dari masyarakat dan luar negeri.
Lebih-lebih banyak spekulasi terutama yang datang dari luar negeri bahwa Indonesia akan menghadapi keadaan yang serius dalam wabah ini.
Sementara langkah Gub DKI yang serius dan konsisten semakin menuai pujian dari kalangan diplomat asing dan komunitas internasional.
Ditengah tekanan itu, Gub DKI semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang dipunyainya untuk mengutamakan keselamatan nyawa warga DKI dari Covid-19, bukan membangun pencitraan.
Mirip dengan taktiknya ketika menghadapi penyetopan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia sabar dan berpengalaman menghadapi semua gangguan, rongrongan dan tekanan.
Jadi ini bukan percobaannya yang pertama kali, meski jauh lebih berat. Karena itu kita semua wajib mendukung PSBB yang ditetapkan Gub DKI berlaku mulai Jumat 10 April 2020.
Bagi yang mampu menolong tetangganya yang kurang mampu.
Last but not least, semua pejabat tanpa terkecuali, harus ingat bahwa menandatangani peraturan atau keputusan adalah mudah, tapi janganlah merasa itu sudah selesai dan membebaskan dirinya dari tanggung jawab.
Sebab itu barulah permulaan. Yang penting adalah realisasinya. Jangan hanya PHP. Bantuan harus Mencapai sasaran dengan cepat dan tanpa korupsi. Rakyat minta bukti bukan janji. Kenyataan bukan pencitraan. (tsc)
Oleh Fuad Bawazier, Menteri Keuangan Era Orde Baru
