“Reklamasi mesti memperhatikan aspek sustainability development dengan melihat indikator economic profitable, sustainability ecologic dan social accessibilty yang setara dan proporsional. Disini problemnya kalau pengelolaannya diprivatisasi yang hitungannya murni profit oriented. Padahal proyek reklamasi juga turut mengubah struktur sosial dan bentang ekologi di teluk Jakarta, kami khawatir mayoritas warga justru teralienasi dari pembangunan ini,” terang pria yang juga Wasekjen PB HMI ini.
Karena itu IAM menegaskan, Pemprov DKI dengan kewenangan besar yang diatur oleh UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak perlu melanjutkan proyek reklamasi tersebut apabila tidak ada kepastian yang tegas terkait peruntukannya bagi warga DKI.
“Menurut saya, jika sepanjang pertanyaan krusial terkait peruntukan reklamasi itu untuk siapa tidak bisa dijawab, maka proyek reklamasi ini tidak perlu dilanjutkan. Kita perlu kembali kepada alasan kehadiran negara beserta segala infrastruktur pemerintahannya, yakni keadilan dan pemerataan akses dan manfaat bagi seluas-luasnya rakyat,” demikian IAM.(kl/rmol)
