Eramuslim – Sekjen MUI Anwar Abbas menilai usulan Dewan Ikatan Dai Aceh mengenai tes baca Alquran bagi pasangan capres dan cawapres sebagai hal yang wajar. Usulan itu disebut Anwar sebagai bagian dari penyampaian aspirasi di alam demokrasi.
“Saya meminta supaya rakyat Indonesia melihat usul itu sebagai hal yang wajar, apalagi negara kita negara demokrasi di mana semua orang boleh bicara apalagi dia berbicara hal yang baik. Itu kan hal yang baik, dari mana menilai baik dan tidak baik, karena sesuai dengan Pancasila, Pancasila itu sila pertamanya kan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Kalau ada orang yang menjadi capres dan cawapres, dia harus menjadi orang beragama lah. Sekarang agamanya apa? Kalau agamanya Islam, beragama yang baik. Apa kriteria dia telah menjadi beragama Islam dengan baik, salah satunya bisa Alquran,” Anwar kepada Detik, Minggu (30/12).
Anwar mengatakan belum ada pembahasan secara resmi di internal MUI mengenai usulan tersebut. Namun karena usulan itu menyangkut urusan politik, Anwar meminta semua pihak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau menurut hemat saya, belum sempat dibahas di MUI, ini usulan bagus, tapi ini kan kalau masalah capres-cawapres itu masalah politik ya, kalau kita bicara politik itu ada undang-undang dan peraturannya ya. Kalau namanya kita maju capres ada undang-undang dan ketentuan yang harus diikuti, undang-undang itu merupakan kesepakatan politik ya, pasti yang dilaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan politik. Kalau dia bukan merupakan kesepakatan politik, kan nggak bisa dilaksanakan, KPU itu melaksanakan tugasnya berdasarkan UU, berdasarkan peraturan yang ada. Undang-undang dan peraturan itu merupakan kesepakatan politik,” ujarnya.
Jika memang para politisi sepakat untuk mengadakan tes baca Alquran untuk capres dan cawapres, Anwar mengatakan MUI siap mematuhinya. Namun jika tak ada aturan yang melegalkan kegiatan tersebut, Anwar menilai pelaksanaan tes baca Alquran itu akan bermasalah.
