Jika ini dibiarkan akan menimbulkan ketegangan dan rawan terjadi konflik serta kerusuhan sosial. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Tumbangnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, akibat adanya jurang dalam masyarakat.
Sampai sekarang pun keadaannya nyaris sama dengan era Orba dimana kekayaan alam maupun sumber daya ekonomi lainnya sebagian besar dikuasi kelompok non pribumi, asing dan aseng.
Kini perusahaan-perusahaan dari China melakukan investasi besar-besaran di Indonesia terutama di daerah Sulawesi. Mereka tidak hanya membawa modal tetapi juga tenaga kerjanya sekaligus. Sementara masyarakat sekitar tidak merasakan adanya manfaat (ekonomi) dari kegiatan investasi China tersebut.
Hariman soal pemimpin
Ke depan, kata tokoh Malari ini, Indonesia butuh pemimpin yang mengerti bahwa demokrasi dijalankan bukan hanya prosedural namun hakikatnya menyejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan.
Pemimpin Indonesia harus tahu bahwa lawan dari demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat karena tidak bagus bagi demokrasi itu sendiri.
Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, namun sikap yang ditunjukkan masyarakat khususnya para elit politik tidak menunjukkan jiwa seorang demokrat yaitu ketika kalah tidak mau mengakui kekalahannya.
Karena itu Pilpres 2019 menjadi pertaruhan apakah pasangan calon dan para pendukungnya yang kalah mau mengakui kekalahannya.
Hariman tidak ingin proses demokrasi dan pembangunan nasional yang berjalan di Indonesia dibajak dengan uang. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengkoordinasikan berbagai potensi yang ada.
Siapakah pemimpin itu ? Kita lihat saja nanti di bulan April 2019. Namun, sebenarnya masyarakat
sudah mengetahui sosoknya yakni orang yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sehingga tidak gampang diatur-atur pihak lain.[kl/tsc]
Penulis: Tjahja Gunawan, Wartawan Senior
