“Salah satunya, 95,4% balas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan. Atau 90,7% meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan (pengadaan barang dan jasa),” kata dia.
Firli mendapatkan data tersebut dari para kepala daerah. Menurut Firli, para kepala daerah menyadari pendanaan politik Pilkada menjadi pintu masuk tindakan koruptif. Oleh karena itu, Firli berharap presidential threshold menjadi nol persen.
“Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika presidential threshold no persen bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak presidential threshold ini nol persen,” kata dia.
Firli menegaskan dirinya memberikan pendapat terkait presidential threshold nol persen demi kepentingan pemberantasan korupsi. “Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif,” kata dia.[merdeka]
