Eramuslim.com – Hutang pemerintah terus meroket. Per Mei 2017 mencapai Rp 3.672,33 triliun. Besarnya hutang tersebut tentu sangat menghawatirkan bagi Indonesia dan juga menjadi beban rakyatnya. Bahkan sejumlah kalangan menyatakan hutang yang terus membengkak semakin mengarahkan negeri ini diambang kehancuran.
“Hutang itu menjadi beban rakyat dan jika terus membengkak negeri ini diambang kehancuran. Apalagi kebijakan hutang luar negeri kemauan dan kepentingan rezim Jokowi, bukan rakyat Indonesia. Karena tidak pernah meminta persetujuan dari rakyat melalui DPR. Sehingga rezim Jokowi mengabaikan kedaulatan rakyat,” kata Direktur Network for South East Asian Studies (NSEAS), Dr Muchtar Effendi Harahap menjawab Harian Terbit, Minggu (9/7/2017).
Sementara itu, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, ambisi Jokowi dalam pembangunan infrastruktur harus dibayar mahal dengan beban hutang negara yang semakin meroket, dengan beban hutang per Mei 2017 yang mencapai Rp 3.672,33 triliun. Besarnya hutang tersebut tentu sangat menghawatirkan bagi Indonesia dan juga rakyatnya.
“Dampak terburuk dari beban hutang yang semakin tinggi bisa dirasakan secara nasional bahkan berkelanjutan. Lama kelama namun pasti beban hutang yang dilakukan Jokowi akan ditanggung rakyat sebagai warisan,” ujar Jajang dihubumngi terpisah, Minggu (9/7/2017).
Jajang mengemukakan, hutan juga bisa berdampak langsung terhadap rakyat. Karena untuk membayar hutang membuat APBN 2017, anggaran kementerian atau lembaga negara diamputasi karena pemerintah belum dapat sumber penghasilan untuk membayarnya. Saat ini RAPBN 2017 mengalami defisit sebesar 2,92% mendekati batas defisit anggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lebih lanjut Jajang mengatakan, dengan berhutang besar maka anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak sedang ugal-ugalan dalam mengelola negara, yang bisa membawa Indonesia kepada ambang kritis, sulit dinafikan. Karena pada faktanya hutang negara saat ini sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun.
Krisis Dahsyat
Terpisah, ekonom Indonesia, Fuad Bawazier melihat ekonomi Indonesia diambang krisis dahsyat akibat utang Indonesia terus membengkak.
Menurutnya, perhitungan pemerintah melakukan pembangunan infrasturuktur dengan menggunakan dana pinjaman merupakan tindakan yang membahayakan negara.
“Hal ini jelas tidak sustainable dan amat membahayakan APBN dan bisa menimbulkan krisis dahsyat,” ujarnya.
Dalam catatannya, pada bulan Januari 2016 ini penerimaan pajak, yang merupakan sumber utama APBN, hanya Rp62,2 triliun, sementara pada saat yang bersamaan, negara membayar cicilan utang dan bunganya sebesar Rp47,4 triliun.
Ingkar Janji
Muchtar Effendi mengatakan, membengkaknya hutang Indonesia saat ini memang salah satu persoalan pokok negara dan rakyat Indonesia era Jokowi. Padahal waktu kampanye Pilpres lalu dengan pongahnya Jokowi berkata, takkan nambah hutang pemerintah. Jokowi bahkan menafikan kebijakan rezim sebelumnya yang berhutang.
“Tetapi, faktanya rezim Jokowi bukan menghindari hutang. Jokowi malah cari-cari hutang kayak orang miskin baru mau dagang, butuh modal besar mau untung besar. Padahal kemampuan dagangnya ngak punya. Akibatnya, tanpa batas hutang terus dan dagangan ngak untung,” ujarnya.
Penambahan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, pemerintah Jokowi-JK berencana menambah porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017. Nilai surat hutang tersebut mencapai Rp 467,3 triliun atau naik Rp 67,3 triliun dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2017 sebesar Rp 400 triliun.
“Penambahan hutang untuk meningkatkan belanja negara yang produktif. Sehingga, perekonomian Indonesia akan meningkat dengan banyaknya aliran dana masuk ke dalam negeri. Hutang untuk menaikkan belanja yang produktif. Ada capital inflow juga besar masuk. Kita sudah memperhitungkan kemampuan pasar untuk menyerapnya,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Meski hutang negara terus bertambah, namun Darmin meyakini bahwa pemerintah masih mampu untuk melunasi utang-utang tersebut. “Jangan melihat dianggap itu hanya naik begitu saja. Yang berkurang juga (ada),” imbuhnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi hutang pemerintah hingga akhir Mei 2017 telah mencapai Rp 3.672 triliun, di mana sebagian utang itu akan jatuh tempo pada dua tahun mendatang. (kl/ht)
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-pre-order-eramuslim-digest-edisi-12-bahaya-imperialisme-kuning.htm
