free hit counters
 

Sejarah Nanggroe Atjeh Darussalam (21)

Redaksi – Kamis, 1 Syawwal 1440 H / 6 Juni 2019 11:30 WIB

Secara obyektif Tim Kell melanjutkan, “Pada tahun-tahun 1940-an para ulama PUSA sudah kecewa atas tak diterapkannya hukum Islam di seluruh Indonesia. Pada 1950, status Aceh sebagai provinsi dicabut dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan sipil, pertahanan, dan perekonomian, diambil dari ruang lingkup pengaruh PUSA. Kekecewaan atas perlakuan semacam ini, dan kecemasan akan kehilangan identitasnya, mengantar Aceh ke pemberontakan 1953 di bawah pimpinan Daud Beureueh.”

Operasi militer pertama Republik Indonesia atas Aceh dilakukan atas instruksi Bung Karno di tahun 1953. Empat tahun operasi militer berlangsung namun rakyat Aceh tak juga berhasil ditundukkan. Merasa tak bisa menang, akhirnya pada 1957 Bung Karno mengembalikan status provinsi kepada Aceh. Dua tahun kemudian, pada 1959, Aceh diberi status Daerah Istimewa yang berhak mengatur sendiri urusan agama, hukum adapt, dan pendidikannya.

Ini memuaskan sebagian ulama PUSA. Daud Baureueh dan pengikutnya bertahan hingga 1962. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada Bung Karno.

aceh-2



Di masa rezim Orde Baru, Suharto membawa ideologi pembangunan dan “stabilitas politik”. Dengan kacamata kuda yang “sentralistik-Jawaisme”, Suharto mengangap sama semua orang, semua daerah, semua suku, semua organisasi, termasuk Aceh. Suharto menganggap semuanya itu sama saja dengan “Majapahit”.

Status “istimewa” Aceh pun dihabisi. Otonomi Aceh di bidang agama, pendidikan, dan hukum adapt, sebagaimana tercantum dalam UU No.5/1974 tentang Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya keistimewaan Provinsi Aceh hanyalah di atas kertas. Gubernur dipilih hanya dengan persetujuan Suharto, Bupati hanya bisa menjabat dengan restu Golkar. Pelecehan Aceh terus berlanjut. Aceh bahkan dianggap tak cukup terhormat untuk menjadi tuan rumah suatu Kodam. Komando Daerah Militer dipindahkan ke Medan.

Pada 1990, Gubernur Ibrahim Hasan yang notabene direstui Suharto mewajibkan semua murid sekolah dasar Islam untuk mampu membaca Al-Qur’an. Peraturan ini dikecam oleh para pejabat di Jakarta. Bahkan Depdikbud mengirim tim untuk menyelidiki “penyelewengan” ini.

Beberapa bulan kemudian pejabat Dikbud kabupaten melonggarkan peraturan yang melarang murid perempuan memakai jilbab ke sekolah. Kepada murid yang ingin berjilbab diizinkan untuk menyimpang dari peraturan tersebut. Pemerintah Jakarta bereaksi keras atas pelonggaran ini. Peraturan nasional harus dipatuhi secara nasional, tanpa kecuali. Dan jilbab diharamkan oleh rezim Suharto di Aceh.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Historia Terbaru

blog comments powered by Disqus