Sebagai rakyat apalagi pengusaha KUKM tentu berharap ada langkah konkrit untuk mempermudah ekspor dan mempersulit impor. Hal ini untuk mendorong semangat agar KUKM menjadi sokoguru usaha masyarakat yang bukan saja diproteksi tetapi dibantu dan didorong oleh pemerintah.
Seharusnya Menteri Teten bukan dalam kapasitas mengeluh atau mengkritik tapi langsung mengambil kebijakan atau mendiskusikan dengan Menteri lain untuk keluarnya suatu kebijakan. Bila perlu “menekan” Presiden agar mengeluarkan kebijakan yang memudahkan dan menguntungkan KUKM.
Masyarakat dan pelaku usaha KUKM butuh mendengar dan menjalankan kebijakan yang memudahkan untuk ekspor. Tidak perlu diajak untuk ikut pusing bersama pusingnya sang Menteri apalagi hanya untuk mendengar curhat atau kritikan. Menteri itu bukan pengamat tetapi pengambil keputusan. Menteri adalah pemerintah.
Pemerintahan memang kacau, koordinasi dalam kabinet tidak bagus, Presiden dan Menteri cari panggung sendiri sendiri. Mungkin juga korupsi sendiri-sendiri. Saling mengkritik pula. Teringat bulan Juni 2020 dalam Rapat Paripurna Kabinet, Presiden mempertontonkan marah-marah dan mengkritik para Menteri di panggung publik.
Entah apakah ini pertanda Menteri yang tak becus atau Presiden-nya sendiri? Atau kedua-duanya. Kasus keluhan, curhat, dan kritik Menteri Tenten Masduki adalah bukti inkompetensi atau impotensi.
Pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa tidak ada visi Menteri mengukuhkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden adalah penanggungjawab. Karenanya kekacauan kebijakan ekspor impor, kemerosotan ekonomi, tingginya hutang luar negeri, hingga pelanggaran hak asasi oleh Polisi, maka muaranya adalah Presiden.
Semoga sistem pemerintahan presidensial tidak menyebabkan Presiden menjadi pembawa sial. Apalagi jika berwatak pembual dengan kabinet abal-abal. Membawa Indonesia meluncur terus menuju predikat negara gagal.[]
(Penulis: M. Rizal Fadillah, Pemerhati politik dan kebangsaan.)
