Para elit politik tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, padahal mereka sebenarnya adalah golongan politik di antara golongan-golongan lain dalam masyarakat.
Rendra menuding dalam orasi yang bernada menggugat, elit politik yang salah kaprah mengkalim bahwa kedaulatan golongan mereka sudah merupakan kedaulatan seluruh rakyat.
Kalau demikian, lalu apa bedanya sikap gede rasa semacam itu dengan sikap rezim Orde Lama-Orde Baru yang menganggap kedaulatan lembaga eksekutif itu adalah kedaulatan seluruh rakyat dan bahkan juga kedaulatan negara?
Di tengah pandemi Covid-19, makna dan kedudukan rakyat menjadi begitu penting dipertanyakan, ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa negara telah gagal melindungi rakyatnya dari teror global Covid-19.
Kepentingan mafia dunia farmasi yang mengendalikan organisasi kesehatan dunia WHO dengan gencar memperdagangkan vaksin dan alat tes pendeteksi virus ke semua negara-negara di berbagai penjuru dunia, tetapi tidak membuat virus corona menjadi jinak dan landai.
Membaca kembali orasi kebudayaan Rendra, membawa kita pada reinterpretasi atas cita-cita besar kemerdekaan bangsa yang dituangkan dalam konstitusi UUD 45 dan meletakkan kembali bangunan ideologi kebangsaan di atas pondasi gagasan kedaulatan yang kini diruntuhkan oleh keserakahan oligarki, ketika Negara Indonesia didirikan dengan tujuan yang mulia; Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Rakyat, pandemi Covid-19 dan amanat konstitusi adalah mata rantai yang bertautan untuk ditafsir ulang ketika kematian massal mengincar warga negara. Ajal begitu gencar menyelinap merampas denyut kehidupan rakyat.
Dokter dan tenaga kesehatan pun berjatuhan menjadi korban monster Covid-19, padahal sejatinya mereka adalah investasi peradaban di mana negara dalam situasi genting seperti saat ini seharusnya mendirikan benteng pertahanan dan menjaga eksistensi mereka yang berjuang di front barisan perang dalam pertempuran melawan Covid-19.
