Nasib Buruh Perempuan

UU Cipta Kerja seharusnya memperkuat perlindungan hak buruh perempuan yang selama ini banyak pelanggaran.

Dalam UU Cipta Kerja pemerintah telah mengabaikan perlindungan buruh Perempuan. Seperti pemberlakuan pengupahan ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil.

Lalu, bagaimana dengan buruh perempuan yang sedang menjalankan reproduksinya karena dianggap tidak produktif.

Nasib Buruh Perempuan dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Angka kekerasan buruh perempuan masih tinggi, penyebab utama kekerasan ini adalah kondisi reproduksi perempuan.

Maksud dari kondisi reproduksi perempuan itu seperti hak cuti melahirkan. Di beberapa kasus yang terjadi bukannya dapat cuti melainkan mendapatkan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa jelas alasannya. termasuk hak cuti memberikan ASI yang kerap tidak didapatkan secara maksimal.

Sedangkan izin hak cuti haid dipersulit dengan peraturan perusahaan, bahkan ketika diizinkanpun tidak mendapatkan haknya.

Buruh perempuan juga kerap mengalami diskriminasi yang dialami, mulai saat perekrutan, proses kerja, hingga ketika pindah kerja.

Buruh perempuan juga rentan mendapat pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh atasan atau sesama pekerja. Berdasarkan data Komnas Perempuan Kekerasan terhadap  Perempuan di ranah publik, 21.3 persen kekerasan terjadi di tempat kerja.

Berdasarkan kasus di atas, pemerintah sudah sepatutnta segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Harapannya, dengan pemberlakukan Undang Undang itu akan mampu menindak tegas Pelaku Kekerasan terhadap setiap buruh atau pekerja perempuan.

Selain itu, berjuang bersama buruh atau serikat buruh agar UU Cipta Kerja dibatalkan.

Salah satu sikap politik yang harus dilakukan adalah dengan cara menyuarakan tuntutan perjuangan buruh dan serikat buruh di Hari Buruh Internasional (May Day).[]

(Penulis: Siti Rohmah, Sekretaris Umum Pengurus Pusat  Rumah Perempuan dan Anak)