Walaupun referendum memenangkan Erdogan akan tetapi tipisnya kemenangan yang diperoleh memunjukkan semakin merosotnya popularitasnya, atau mungkin saja semakin kuatnya atau semakin banyaknya lawan-lawan politiknya.
Merujuk pada sejumlah hasil servei yang dilakukan menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan Minggu besok, maka AKP akan tetap menjadi partai terbesar. Akan tetapi diperkirakan AKP hanya akan menjadi mayoritas relatif bukan mayoritas mutlak, karena itu dalam pembentukan kabinet nanti AKP memerlukan koalisi.
Sementara dalam pilpres, Erdogan diperkirakan akan mampu mengalahkan capres lain, walau tidak mudah. Dengan kata lain, walaupun Erdogan akan memenangkan kontestasi pilpres, akan tetapi kemenangannya akan sangat tipis. Bahkan, sejumlah pengamat memperkirakan, bukan mustahil pilpres akan berlangsung dua putaran.
Melihat peta politik di atas, jika Erdogan keluar sebagai pemenang, maka ia berpeluang untuk menjadi Presiden Turki selama sepuluh tahun ke depan atau selama dua periode sesuai undang-undang baru hasil referendum.
Untuk menjamin terlaksananya agenda politiknya, ia harus mengubah gaya kepemimpinannya. Erdogan selama ini dinilai banyak pihak semakin otoriter.
Ia perlu merangkul kembali teman-teman lamanya yang ikut membantu mendirikan AKP seperti mantan Presiden Abdullah Gul dkk yang kini menjauhinya. Juga tokoh karismatik dan ulama berpengaruh Fethullah Gulen yang ikut membesarkan Erdogan dan AKP di awal kemunculannya.
Di luar pertarungan memperebutkan kursi di Parlemen dan jabatan Presiden, keputusan mengubah sistem parlementer menjadi presidensiel, dejatinya telah menimbulkan hikmah tak terduga yang mungkin saja tidak disadari oleh Erdogan dan tokoh-tokoh AKP yang kini berkuasa.
Dengan sistem baru, pertentangan ideologis antara kelompok sekuler dan religius menjadi mencair. Untuk kepentingan pragmatis, baik dalam mengejar kusrsi presiden maupun kursi parlemen, partai-partai yang ada dipaksa untuk berkoalisi. Apalagi parliamentary threshold di Turki terhitung tinggi, yakni 10%.
Sebagai contoh MHP yang sekuler berkoalisi dengan AKP yang religius dalam koalisi “Kerakyatan”. Sementara Partai Saadet dan Partai Demokrat (DP) yang religius berkoalisi dengan CHP yang merupakan partai sekuler warisan Ataturk dalam koalisi “Keumatan”.
Karena itu, di Turki kini sedang terjadi proses moderasi dari dua kutub ektrem sekuler dan religius sebagaimana di Indonesia. Situasi ini akan menjamin keberlangsungan demokrasi di Turki.
Indonesia jauh lebih beruntung dibanding Turki, karena proses moderasi dan saling mendekatnya dua kutub ideologi ini sudah berlangsung sejak 1945 ketika menyongsong kemerdekaan dan terus berlanjut sampai kini.
Kita perlu berdoa, semoga Turki sukses dalam eksperimennya, agar Indonesia punya teman dan bisa saling berbagi pengalaman dalam menyongsong masa depan masing-masing. [kk/rakyatmerdeka]
Penulis: DR. Muhamad Nadjib, Direktur Eksekutif Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC)
