Hamas Tegaskan Yerusalem Harus Jadi Ibukota Palestina, Tolak Akui Israel

Kepala Biro Politik Hamas Khalid Mishaal mengatakan bahwa Hamas akan menghormati pilihan rakyat Palestina, termasuk jika rakyat Palestina setuju negara Palestina dideklarasikan berdasarkan kesepakatan perbatasan tahun 1967. Namun Mishal menegaskan, Hamas tetap menolak untuk mengakui Israel.

Mishaal mengungkapkan hal tersebut pada Senin (21/4) dalam keterangan persnya. Mishaal mengklarifikasi pernyataan mantan presiden AS Jimmy Carter yang sebelumnya mengatakan bahwa Hamas mau menerima "hak Israel untuk hidup sebagai tetangga", jika rakyat Palestina menyetujui kesepakatan damai yang akan dilakukan melalui referendum. Carter juga mengatakan bahwa Mishaal menolak permintaannya agar Hamas melakukan gencatan senjata terhadap Israel guna mengakhiri kekerasan yang menghambat upaya perdamaian.

Mishaal meralat ucapan Carter terkait pengakuan terhadap Israel dengan mengatakan, "Kami menerima negara Palestina berdasarkan perjanjian perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, dengan kedaulatan yang nyata dan hak penuh pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air, dan tanpa pengakuan terhadap Israel."

"Hamas akan menghormati kehendak rakyat Palestina, meskipun itu bertentangan dengan pendirian kami, " sambung Mishaal mengomentari tentang kemungkinan pelaksanaan referendum di Palestina.

Usai bertemu dengan Mishaal di Damaskus, Carter menyatakanHamas setuju dengan pelaksanaan referendum untuk mencari solusi damai Israel-Palestina, yang akan didahului dengan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

Terkait referendum itu, tokoh Hamas di Ghaza, Sami Abu Zuhri menyatakan, rakyat Palestina yang berada di pengungsian di luar negeri harus diikutsertakan. Persyaratan yang diperkirakan sulit diwujudkan, karena Israel menentang kembalinya rakyat Palestina di pengungsian ke tanah air mereka.

Sementara itu juru bicara pemerintahan Palestina, Ghazi Hamad menyatakan, pihak Israel belum menjelaskan posisinya apakah bersedia menerima hak rakyat Palestina berdasarkan kesepakatan perbatasan tahun 1967 dan mau menerima hak kembali pengungsi Palestina.

Ia juga menegaskan, Israel harus menghentikan operasi militernya ke wilayah Palestina jika menginginkan Hamas melakukan gencatan senjata. "Hamas sudah sering menghentikan tembakan misilnya dari Ghaza, tapi Israel tetap melakukan agresi terhadap rakyat kami, terutama di Ghaza, " tukas Hamad.

"Jika Israel menghentikan agresi militernya terhadap rakyat kami, saya pikir tidak ada persoalan dengan Hamas untuk berkompromi, " tandasnya. (ln/aljz)