Misi Pencari-Fakta Independen Internasional PBB mengenai Myanmar telah menyerukan agar para pejabat senior militer Myanmar termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Senior Min Aung Hlain diadili di Mahkamah Pidana Internasional karena melakukan kejahatan terhadap Muslim Rohingya.
“Harapan saya, di dunia yang ideal, (ialah) Dewan Keamanan PBB akan mensahkan suatu bentuk campur-tangan sehingga kekejaman itu dapat dihentikan dan orang Rohingya dapat diberikan kembali tanah mereka dan diperkenankan hidup secara bermartabat dan aman,” ujar Zarni.
Zarni menyatakan sekarang ada banyak orang Rohingya yang tinggal di luar Myanmar dibandingkan yang masih berada di negeri tersebut. Khususnya setelah beberapa dasawarsa kekerasan tapi terutama serangan serangan besar dilancarkan terhadap mereka pada Agustus tahun lalu.
Zarni menggaris bawahi bahwa masyarakat internasional mesti menjatuhkan sanksi atas militer dan Pemerintah Myanmar, dan menyatakan kebijakan pengucilan terhadap Rohingya harus diakhiri.
“Muslim Rohingya “dibersihkan”, dan sasaran akhir dalam pemberlakuan sanksi terhadap Myanmar mesti “secara mendasar mengubah kebijakan Pemerintah Burma (Myanmar) dan mengubah tatanan yang telah dikerahkan oleh militer Burma dan pembuat pendapat masyarakat untuk menindas dan menghukum serta pada dasarnya menghapuskan penduduk ini,” ucapnya.
